“Melalui sinergi tiga pilar ini, pemerintah daerah melalui Dinas Dukcapil hadir menjamin kepastian hukum dokumen kependudukan warga secara gratis dan terintegrasi. BPJS Kesehatan memastikan kemudahan validasi data NIK sehingga cakupan jaminan kesehatan masyarakat (Universal Health Coverage) makin optimal dan tepat sasaran. Sementara Gereja Katolik melalui paroki dan stasi berperan aktif sebagai jembatan yang menjangkau langsung umat hingga ke basis terdepan,” urai Bupati Ratu Wulla.
TAMBOLAKA, TIMESNTT.COM — Administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan merupakan dua pilar hak dasar warga negara yang saling berkelindan secara krusial. Kejelasan status hukum sipil seseorang menjadi kunci pembuka utama untuk mengakses jaminan perlindungan sosial dan kesehatan yang merata.
Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan inklusif di tingkat tapak, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menempuh langkah terobosan dengan mengintegrasikan pelayanan kependudukan bersama BPJS Kesehatan dan Keuskupan Weetabula.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Layanan Terintegrasi Penerbitan Akta Catatan Sipil, Pemanfaatan NIK, dan Dokumen Adminduk melalui Kanal “Sang Ratu” tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T., di Ruang Rapat Bupati Sumba Barat Daya, Tambolaka, Senin (12/10/2026).
Acara strategis ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Keuskupan Weetabula RD. Marselinus Dappa Wole, Pr., Kepala BPJS Kesehatan Cabang Waingapu Yosefin K.S.Y. Kadju, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten SBD, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) SBD beserta jajaran, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para Staf Ahli Bupati, serta Kepala Pelaksana BPBD Sumba Barat Daya.
Dalam arahannya, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk menghapus hambatan birokrasi yang selama ini membebani warga pedesaan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan pribadi, saya menyambut baik serta menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Kerja sama lintas sektor ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, cepat, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Sumba Barat Daya,” ujar Ratu Ngadu Bonnu Wulla.
Bupati menggarisbawahi bahwa kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (adminduk)—mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran, akta perkawinan, hingga akta kematian—merupakan pintu masuk utama bagi warga untuk memperoleh pelayanan publik dasar.
“Melalui sinergi tiga pilar ini, pemerintah daerah melalui Dinas Dukcapil hadir menjamin kepastian hukum dokumen kependudukan warga secara gratis dan terintegrasi. BPJS Kesehatan memastikan kemudahan validasi data NIK sehingga cakupan jaminan kesehatan masyarakat (Universal Health Coverage) makin optimal dan tepat sasaran. Sementara Gereja Katolik melalui paroki dan stasi berperan aktif sebagai jembatan yang menjangkau langsung umat hingga ke basis terdepan,” urai Bupati Ratu Wulla.
Ia menambahkan, hadirnya inovasi kanal “Sang Ratu” membuktikan adanya pergeseran paradigma pelayanan publik di daerah.
“Kolaborasi ini membuktikan bahwa pelayanan publik tidak lagi menunggu warga datang ke kantor dinas, melainkan negara dan lembaga-lembaga pelayanan hadir langsung mendekati masyarakat,” tegasnya.
Apresiasi BPJS dan Penyerahan CSR
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Waingapu, Yosefin K.S.Y. Kadju, menyampaikan apresiasi tinggi atas terobosan sistematis yang diinisiasi oleh Pemkab SBD. Menurutnya, kepastian data NIK yang terintegrasi secara otomatis akan mempercepat penjaminan layanan kesehatan bagi warga.
“Kami mengapresiasi Pemda SBD atas inovasi pertama di Pulau Sumba melalui aplikasi ‘Sang Ratu’ ini. Aplikasi ini sangat mempermudah kami dalam menjalin kemitraan dengan pemda, khususnya dalam efektivitas penerbitan dan pemutakhiran kartu kesehatan bagi masyarakat,” kata Yosefin.
Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan Cabang Waingapu juga menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pembangunan fasilitas lapangan bola voli bagi masyarakat, serta menyalurkan bantuan kemanusiaan bencana alam berupa tikar, selimut, dan terpal bagi korban gempa bumi melalui BPBD SBD.
Dukungan Gereja dan Kemudahan bagi Umat
Dari sudut pandang lembaga keagamaan, Sekretaris Jenderal Keuskupan Weetabula, RD. Marselinus Dappa Wole, Pr., menyambut hangat kemitraan tersebut. Menurutnya, pengintegrasian data pencatatan sipil dengan administrasi sakramen gereja (seperti pernikahan dan kelahiran) akan sangat meringankan beban umat di tingkat paroki dan stasi.
“Keuskupan Weetabula sangat menyambut baik kerja sama ini karena memberikan kemudahan yang luar biasa dan berperan besar dalam tertib pencatatan sipil—baik kelahiran, pernikahan, maupun kematian. Melalui sistem ini, umat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke kantor Dinas Dukcapil,” ungkap RD. Marselinus Dappa Wole, Pr.
Melalui kemitraan tiga pilar—pemerintah, lembaga jaminan sosial, dan institusi keagamaan—Sumba Barat Daya kini melangkah lebih maju dalam mewujudkan tata kelola adminduk yang modern, transparan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh warganya.***
Tinggalkan Balasan