“Pembangunan kembali rumah warga kelak wajib menerapkan standar konstruksi bangunan tahan gempa. Langkah ini sangat krusial demi menjamin keselamatan dan meningkatkan rasa aman masyarakat apabila sewaktu-waktu potensi bencana serupa kembali terjadi,” tutur Wagub menambah penjelasannya.
KODI, TIMESNTT.COM — Pemulihan pascabencana gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan provinsi. Selain memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, penataan kembali hunian warga berbasis standar konstruksi tahan gempa menjadi fokus utama dalam mitigasi jangka panjang.
Langkah penanganan terpadu tersebut tecermin saat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johanis Asadoma, didampingi Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T., turun langsung meninjau kondisi masyarakat serta pemukiman warga terdampak gempa bumi di Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).
Dalam kunjungan lapangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT menyalurkan paket bantuan masa tanggap darurat guna memperkuat ketahanan logistik warga. Bantuan yang digelontorkan mencakup 3,9 ton beras, 50 unit tandon air bersih berkapasitas masing-masing 3.500 liter, serta 110 lembar terpal untuk tempat perlindungan sementara.
Intervensi ini ditujukan untuk memulihkan stabilitas hidup warga terdampak gempa bumi berkekuatan signifikan yang melanda wilayah tersebut pada 4 Oktober 2026 lalu.
Dalam sekapur sirihnya di hadapan warga terdampak, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak melepaskan warga dalam masa-masa sulit pascabencana.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya akan terus hadir mendampingi dan membantu seluruh masyarakat yang terdampak. Kami juga terus membangun koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi NTT serta Pemerintah Pusat guna memperjuangkan alokasi dukungan bantuan pemulihan pascabencana yang memadai,” ujar Ratu Ngadu Bonnu Wulla.
Ketepatan Data dan Mitigasi Bangunan Tahan Gempa
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma menggarisbawahi bahwa kunci utama dari kelancaran proses rehabilitasi dan rekonstruksi fisik rumah warga terletak pada ketelitian pendataan awal di tingkat bawah.
“Kami meminta pemerintah daerah, jajaran kecamatan, hingga aparatur desa untuk segera menyelesaikan pendataan kerusakan rumah dan warga terdampak secara presisi dan akurat dengan sistem by name by address. Data yang valid dan akuntabel ini akan menjadi dasar utama kita dalam mengusulkan bantuan pemulihan rumah kepada Pemerintah Pusat,” tegas Johanis Asadoma di lokasi peninjauan.
Lebih lanjut, Wagub menekankan pentingnya evaluasi fisik bangunan di kawasan rawan gempa seperti Pulau Sumba. Proses rekonstruksi rumah masyarakat tidak boleh lagi menggunakan pola lama yang rentan roboh, melainkan harus mengadopsi struktur bangunan tahan gempa.
“Pembangunan kembali rumah warga kelak wajib menerapkan standar konstruksi bangunan tahan gempa. Langkah ini sangat krusial demi menjamin keselamatan dan meningkatkan rasa aman masyarakat apabila sewaktu-waktu potensi bencana serupa kembali terjadi,” tutur Wagub menambah penjelasannya.
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Pemerintah Provinsi NTT menyepakati komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas instansi, baik dalam pengawasan distribusi bantuan logistik harian maupun percepatan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak di Kecamatan Kodi.***
Tinggalkan Balasan