“Harapan besar kami, seluruh poin aspirasi yang disampaikan jajaran OPD—mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur dasar, efektivitas otonomi daerah, hingga peningkatan mutu SDM—dapat dikawal dengan gigih oleh DPD RI di tingkat pusat demi kesejahteraan warga Sumba Barat Daya,” tutur Bupati Ratu Wulla menambahkan.
TAMBOLAKA, TIMESNTT.COM — Kesenjangan pembangunan infrastruktur, tata kelola otonomi daerah, serta tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah kepulauan masih menjadi persoalan krusial di Nusa Tenggara Timur. Penyerapan aspirasi secara langsung di tingkat tapak menjadi kunci untuk memastikan kebijakan dan penganggaran pemerintah pusat tepat sasaran.
Langkah penguatan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi daerah tersebut ditunjukkan saat Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur, Abraham Paul Liyanto, menggelar kunjungan kerja dan reses di Kabupaten Sumba Barat Daya, Jumat (16/10/2026).
Rombongan senator asal NTT tersebut diterima langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, bersama Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Kantor Bupati Sumba Barat Daya, Tambolaka.
Dalam pertemuan berkala tersebut, Pemkab Sumba Barat Daya memaparkan berbagai dinamika pembangunan daerah, mulai dari kendala kapasitas fiskal, penguatan tata kelola pemerintahan, hingga mendesaknya intervensi pusat pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonu Wulla menyampaikan apresiasi dan menyambut positif kehadiran wakil daerah di tingkat pusat tersebut. Menurutnya, momentum reses ini menjadi jembatan strategis untuk menyampaikan realitas dan kebutuhan riil masyarakat di Tanah Maraada Mandora.
“Kami menyambut hangat kunjungan kerja Bapak Abraham Paul Liyanto di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kunjungan reses ini menjadi ruang dialog yang sangat berharga bagi kami pemerintah daerah untuk menyampaikan secara langsung kondisi obyektif, tantangan pembangunan, serta potensi yang membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ujar Ratu Ngadu Bonu Wulla di sela-sela kegiatan.
Bupati menekankan bahwa percepatan pembangunan di Sumba Barat Daya tidak bisa hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diperlukan pengawalan kebijakan dan alokasi dana transfer daerah yang lebih berkeadilan dari Jakarta.
“Harapan besar kami, seluruh poin aspirasi yang disampaikan jajaran OPD—mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur dasar, efektivitas otonomi daerah, hingga peningkatan mutu SDM—dapat dikawal dengan gigih oleh DPD RI di tingkat pusat demi kesejahteraan warga Sumba Barat Daya,” tutur Bupati Ratu Wulla menambahkan.
Komitmen Pengawalan di Tingkat Pusat
Sementara itu, Anggota DPD RI Dapil NTT, Abraham Paul Liyanto, menggarisbawahi komitmennya untuk membawa seluruh catatan kritis dan aspirasi dari Pemkab SBD ke meja pembahasan rapat kerja DPD RI bersama kementerian terkait.
“Sebagai wakil daerah di DPD RI, tugas utama kami adalah memastikan bahwa suara dan kebutuhan daerah—khususnya di Nusa Tenggara Timur—terdengar nyaring di tingkat nasional. Sumba Barat Daya memiliki potensi besar, tetapi memerlukan keberpihakan kebijakan dari pusat agar tidak tertinggal dari daerah lain,” tegas Abraham Paul Liyanto.
Abraham menambahkan, fokus reses kali ini mencakup evaluasi pelaksanaan otonomi daerah serta koordinasi lintas sektor guna memecahkan sumbatan-sumbatan pelayanan publik di lapangan.
“Seluruh masukan dan data teknis yang disampaikan Ibu Bupati beserta jajaran pimpinan OPD SBD menjadi bahan perjuangan konkret kami. Kami siap memperjuangkan alokasi program dan anggaran yang presisi agar dampak pembangunan betul-betul dirasakan oleh masyarakat di tingkat tapak,” janji Senator NTT tersebut.
Pertemuan diakhiri dengan penyerahan berkas dokumen aspirasi pembangunan daerah dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya kepada DPD RI, diselingi sesi diskusi interaktif guna merumuskan langkah-langkah strategis tindak lanjut di tingkat pusat.***
Tinggalkan Balasan