“Kami menyambut hangat kunjungan kerja Bapak Abraham Paul Liyanto bersama rombongan DPD RI di Tanah Maraada Mandora. Momentum reses ini sangat berharga bagi Pemkab Sumba Barat Daya untuk menyampaikan secara langsung berbagai kondisi riil, kebutuhan pembangunan, serta kendala lapangan yang kami hadapi,” ujar Ratu Ngadu Bonnu Wulla di sela-sela kegiatan.
TAMBOLAKA, TIMESNTT.COM — Percepatan pembangunan, perbaikan tata kelola pemerintahan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan Indonesia timur membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan legislator di tingkat pusat. Berbagai aspirasi mendasar dari daerah terus dikonsolidasikan agar masuk ke dalam agenda prioritas nasional.
Langkah penguatan diplomasi pembangunan daerah tersebut mengemuka saat Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, menyambut kunjungan kerja reses Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Komite I, Abraham Paul Liyanto, beserta rombongan di Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Jumat (16/10/2026).
Kegiatan dilanjutkan dengan agenda rapat dengar pendapat dan penyampaian materi reses di Aula Rapat Bupati Sumba Barat Daya. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membedah sejumlah isu krusial yang tengah dihadapi daerah, mulai dari optimalisasi otonomi daerah, efektivitas tata kelola pemerintahan, akselerasi infrastruktur, hingga peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.
Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kedatangan DPD RI sebagai jembatan aspirasi daerah ke tingkat pusat. Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah menuntut keterlibatan aktif pemerintah pusat melalui pengawalan alokasi anggaran dan kebijakan sektoral.
“Kami menyambut hangat kunjungan kerja Bapak Abraham Paul Liyanto bersama rombongan DPD RI di Tanah Maraada Mandora. Momentum reses ini sangat berharga bagi Pemkab Sumba Barat Daya untuk menyampaikan secara langsung berbagai kondisi riil, kebutuhan pembangunan, serta kendala lapangan yang kami hadapi,” ujar Ratu Ngadu Bonnu Wulla di sela-sela kegiatan.
Bupati menegaskan bahwa Pemkab SBD terus berkomitmen memajukan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor-sektor produktif. Namun, dukungan kebijakan tata kelola pemerintahan dan penguatan kapasitas SDM dari pusat tetap menjadi fondasi utama.
“Kami berharap aspirasi yang kami titipkan—khususnya terkait efektivitas otonomi daerah, dukungan infrastruktur dasar, serta peningkatan mutu pendidikan dan SDM—dapat dikawal dengan gigih di tingkat pusat demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Sumba Barat Daya,” tutur Bupati Ratu Wulla menambahkan.
Komitmen Pengawalan dari DPD RI
Sementara itu, Anggota DPD RI Komite I, Abraham Paul Liyanto, menggarisbawahi pentingnya peran DPD RI dalam memperjuangkan hak-hak daerah agar pembangunan nasional tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, tetapi juga menyasar wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur.
“Kunjungan reses ini bertujuan untuk menyerap secara langsung dinamika dan isu-isu strategis di Sumba Barat Daya. Isu otonomi daerah, tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan yang layak adalah kunci agar daerah mampu berlari mengejar ketertinggalan,” tegas Abraham Paul Liyanto.
Senator asal NTT tersebut berjanji akan mengompilasi seluruh masukan teknis dan data empiris dari pimpinan OPD SBD untuk dibawa ke meja pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait di Jakarta.
“Seluruh masukan dari Ibu Bupati dan jajaran OPD Pemkab SBD menjadi bahan perjuangan konkret kami di DPD RI. Kami akan mendorong kementerian teknis agar memberikan perhatian khusus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan SDM di Sumba Barat Daya,” janji Abraham.
Melalui konsolidasi aspirasi ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya optimistis berbagai program strategis daerah dapat memperoleh dukungan kebijakan serta anggaran yang lebih presisi dari pemerintah pusat.***
Tinggalkan Balasan